Impor Masker diberikan Fasilitas Kepabeanan

Kondisi pandemic COVID-19 akhir-akhir ini memberikan peningkatan akan kebutuhan masker, dan alat2 perlindungan diri dari penularan virus corona di Indonesia. semakin meningkatnya permintaan hal ini membuat peredaran masker di market sangat langka, belum lagi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja melakukan penimbunan masker. menyikapi akan kebutuhan masker yang tinggi di dalam negeri, pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan dan / cukai serta fasilitas perpajakan untuk 73 jenis barang-barang yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 baik komersial maupun nonkomersial, dimana salah satunya adalah masker.

Fasilitas ini diberikan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang-perseorangan, badan hukum, dan non badan hukum. fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa pembebasan bea masuk/ cukai, PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22. untuk pengajuan ini semuanya dilakukan secara online dan dengan respon yang cukup cepat hanya 2 jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. untuk barang impor yang terkena ketentuan tata niaga impor, diperlukan surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga iport dari BNPB, pengecualian ini dengan syarat barang yang diimpor tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh kementerian/ lembaga / BNPB.

Mekanisme pengurusan barang import selain PIBK wajib menggunakan dokumen pemberitahuan barang pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepengurusannya sangatlah mudah dan apabila mengalami kesulitan anda dapat menghubungi perusahaan jasa import dan custom clearance yang dapat membantu dalam proses pengurusan mulai dari impor sampai dengan pengeluaran barang.